Skripsi / Tugas Akhir

19200021003
MUGIYANTO



AKAD DAN PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (STUDI ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM)


Abstrak - ABSTRAK Mugiyanto, NIM 19200021003, “ Akad Dan Prosedur Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Studi Analisis Etika Bisnis Islam)”, Tesis: Program Pascasarjana Universitas Wahid Hasyim Semarang. Diterbitkannya Regulasi Terkait Dengan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Dimaksudkan Agar Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Lebih Sempurna Dan Mengurangi Penyimpangan Yang Merugikan Keuangan Negara. Meskipun Demikian, Fakta Menunjukkan Bahwa Tindak Pidana Korupsi Khususnya Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Belum Berkurang Secara Signifikan. Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Ini Juga Sangat Identik Dengan Monopoli Aparat Pemerintah Dalam Menentukan Rekanan Dan Distribusinya, Bahkan Ada Fee Yang Besar Yang Harus Diberikan Oleh Perusahaan Rekanan Menjadikan Kegiatan Ekonomi Dari Pengadaan Ini Kurang Memenuhi Unsur Kerelaan Dari Kedua Belah Pihak. Studi Ini Dimaksudkan Untuk Menjawab Permasalahan Sebagai Berikut: 1) Bagaimana Akad Dan Prosedur Pengadaan Barang/jasa Pemerintah ?, 2) Bagaimana Pandangan Etika Bisnis Islam Terhadap Akad Dan Prosedur Pengadaan Barang/jasa Pemerintah?. Jenis Penelitian Ini Adalah Library Research, Dengan Pendekatan Hukum Yuridis Normatif. Teknik Pengumpulan Data Melalui Metode Library Research, Data Yang Telah Didapat Kemudian Dianalisis Melalui Analisis Data Yaitu Metode Deskriptif Analisis Dan Metode Deduktif. Kesimpulan Dari Penelitian Adalah 1) Prosedur Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Memiliki Tiga Tahapan Penting Yaitu Perencanaan, Persiapan Dan Pelaksanaan. Pengadaan Harus Dimulai Dengan Perencanaan Yang Baik, Pemilihan Alternatif-alternatif Yang Baik Atau Perlu Adanya Penggunaan Strategi Pengadaan Yang Terbaik Dari Berbagai Macam Strategi. Implementasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Harus Sesuai Dengan Aturan Perundang-undangan Yang Berlaku. 2) Akad Dan Prosedur Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Dalam Pandangan Etika Bisnis Islam Mengarah Kegiatan Yagn Didasarkan Pada Etika Bisnis Islam Dengan Prinsip-prinsip Shiddiq, Amanah, Fathanah, Dan Tabligh. Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Dengan Prosedur Pelaksanaannya Harus Mematuhi Aturan Yaitu Melaksanakan Tugas Secara Tertib, Disertai Rasa Tanggung Jawab Untuk Mencapai Sasaran, Kelancaran Dan Ketepatan Tercapainya Tujuan; Mencegah Terjadinya Penyimpangan, Menghindari Dan Mencegah Terjadinya Pertentangan Kepentingan Para Pihak Yang Terkait Dalam Proses Pengadaan Barang/jasa; Menghindari Dan Mencegah Terjadinya Pemborosan Dan Kebocoran Keuangan Negara; Menghindari Dan Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Dan/atau Kolusi Dengan Tujuan Untuk Keuntungan Pribadi, Golongan Atau Pihak Lain Yang Secara Langsung Atau Tidak Langsung Merugikan Negara; Tidak Menerima, Tidak Menawarkan Atau Tidak Menjanjikan Untuk Memberi Atau Menerima Hadiah, Imbalan, Komisi, Rabat Dan Berupa Apa Saja Dari Atau Kepada Siapapun Yang Diketahui Atau Patut Diduga Berkaitan Dengan Pengadaan Barang/jasa; Dan Tidak Menggunakan Cara Yang Menjurus Kepada Kolusi Dan Korupsi Untuk Memenangkan Tender Dan Tawaran Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. Kata Kunci : Akad, Prosedur, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Analisis, Etika Bisnis Islam
Silahkan login untuk meminjam